Budaya Kekerasan yang Beranak Pinak

PRAKTIK kekerasan tak henti-hentinya mengisi ruang pandang anak bangsa. Bukan hanya disebabkan sentimen agama, seperti yang terjadi pada insiden Monas 1 Juni lalu. Kekerasan terjadi karena banyak faktor dan sangat kompleks, dari yang sepele, hingga bermotif agama, ras, yang terkadang dibumbui kepentingan ekonomi dan politik.

Kekerasan sepertinya sudah membudaya di negeri ini. Elizabeth Fuller Collins, peneliti Ohio University untuk kajian Asia Tenggara pernah menyebutkan itu. Kekerasan yang dahulu banyak dilakukan oknum militer dan aparatur negara, kini telah beranak pinak dan banyak dilakukan masyarakat biasa.

Insiden Monas telah menambah daftar panjang praktik kekerasan dalam penyelesaian persoalan oleh masyarakat. Kekerasan yang dilakukan kelompok pimpinan Habib Rizieq Shihab itu diyakini tidak akan berhenti begitu saja. Kekerasan akan dibalas dengan kekerasan.

Itu telah terbukti, dan bahkan semakin meluas. Seperti kita lihat, aksi perburuan terhadap aktivis FPI telah dilakukan di daerah-daerah. Para pimpinan FPI pun diintimidasi dan dipaksa untuk membubarkan organisasi yang dipimpinnya. Perusakan terhadap fasilitas milik kelompok itu juga dilakukan di berbagai tempat.

Ironisnya, kekerasan balasan ini terkesan dibiarkan oleh elit-elit masyarakat dan pemerintahan. Kelompok-kelompok tertentu malah mengkondisikan diri mereka dalam keadaan siaga perang. Ada yang menyiapkan senjata tajam. Ada yang menggelar apel. Ada pula yang membekali anggota kelompoknya dengan ilmu kebal.

Kekerasan yang dilakukan FPI memang pantas untuk dikecam. Namun, pembiaran terjadinya aksi-aksi balasan juga tidak bisa dibenarkan. Siapa pun pelakunya, penegakan hukum tetap harus dilakukan secara adil. Penuntasan aksi kekerasan harus dilakukan dengan jalan penegakan hukum. Bukan membalas dengan kekerasan serupa, atau dengan pembubaran organisasi.

Yang jelas, persoalan ini tidak bisa disepelekan. Sebab, serangkaian kekerasan yang terjadi merupakan indikasi adanya kejumudan atau kebekuan dalam proses kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan bertoleransi. Jika kebekuan itu tidak dipecahkan, maka bangsa ini tidak akan pernah dewasa dan ketentraman menjadi sesuatu yang langka.

Tidak pula bisa dinafikkan, kekerasan dalam insiden Monas terjadi akibat tidak adanya kepastian hukum, dalam hal ini terkait status jemaah Ahmadiyah yang tidak ada kejelasannya.

Soal Ahmadiyah, pemerintah memang berada dalam kondisi yang dilematis karena dihadapkan dengan semangat kebebasan, juga tekanan dari kalangan Islam yang menganggap terjadi penistaan agama oleh Ahmadiyah. Namun jika pemerintah tidak arif dan tepat dalam menyelesaikan ini, maka budaya kekerasan akan terus tumbuh dan semakin mengakar di tengah-tengah masyarakat. Indonesia pun akan selamanya menjadi wilayah yang penuh dengan konflik.

Penulis: NBN

Strategic Management; Strategic Communication; Enterpreneurship; Media and Social Media. Lihat semua pos milik NBN