Sejumlah kepala daerah beberapa waktu lalu turun ke jalanan bersama para demonstran untuk menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Kementerian Dalam Negeri menyebut ada 21 kepala daerah yang dianggap ‘membangkang’ terhadap rencana itu. Pada Sabtu 31 Maret 2012 malam, Presiden SBY kemudian menyinggung soal kesetiaan seluruh jajaran pemerintahan, termasuk pada kepala daerah.
Lanjutkan membaca “Kepala Daerah, Antara Presiden dan Partai”
Harga bahan bakar minyak kembali diturunkan. Kebijakan itu sangat melegakan masyarakat, terutama para pemilik kendaraan bermotor. Lebih jauh pemangkasan itu diharapkan mampu memberikan efek domino perekonomian yang lebih besar bagi masyarakat, seperti turunnya harga-harga barang. Lanjutkan membaca “Jangan cuma jadi macan ompong”
Harga minyak dunia dalam beberapa pekan terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan ini semestinya disambut dengan turunnya harga bahan bakar minyak (BBM), baik yang bersubsidi atau nonsubsidi. Lanjutkan membaca “Turunkan harga BBM”
Adanya intervensi asing dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sepertinya bukan isapan jempol. Sejumlah dokumen yang diungkap dalam rapat Panitia Angket Bahan Bakar Minyak DPR pada 27 Agustus dan 4 September kemarin memperkuat dugaan itu.
Misalkan saja dokumen Program Reformasi Sektor Energi yang dipampang di situs USAID dan menyebutkan adanya bantuan senilai Rp200 miliar untuk asistensi revisi UU Migas. Juga radiogram (teletex) dari Washington berisi desakan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang diinginkan Negeri Paman Sam, seperti mengkaji ulang RUU Minyak dan Gas. Ada pula laporan Bank Dunia berjudul Proyek Energi Indonesia tertanggal 17 November 2000, dengan nilai proyek sebesar USD730 juta. Lanjutkan membaca “Usut Intervensi Asing dalam UU Migas”
Harga minyak dunia hingga kini masih saja tidak terkendali. Tidak ada yang mengetahui pasti apa faktor terkuat yang membuat harga emas hitam itu terus merangsek naik dan menyulitkan kehidupan umat manusia.
Sementara itu, para pemimpin dunia saling berdebat tentang apa penyebabnya, seperti yang terjadi dalam konferensi produsen dan konsumen minyak di Jeddah Minggu 22 Juni kemarin.
Raja Abdullah dari Arab Saudi dan negara-negara OPEC menuduh para spekulanlah yang bertanggung jawab. Sementara peserta konferensi dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat menyalahkan tingkat produksi minyak yang rendah.
Pernyataan AS dan sekutu Baratnya itu senada dengan Badan Energi Internasional (IEA), bahwa dunia butuh investasi baru tak kurang dari USD5,4 triliun menutup kekurangan pasokan minyak dunia. Sementara OPEC berpendapat, saat ini pasokan minyak dunia sudah cukup.
Yang pasti, naiknya harga minyak hingga mendekati USD140 barel per hari atau sebanyak tujuh kali lipat dibandingkan enam tahun lalu itu memberikan keuntungan bagi segelintir kelompok, terutama para spekulan kelas dunia. Para spekulan tentu juga terus menyaksikan perdebatan itu, dan terus berharap harga minyak terus naik. Spekulan membeli minyak dalam kuantitas banyak, bukan untuk kepentingan produksi, melainkan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.
Semua pihak kini saling menunggu. Negara-negara OPEC berharap harga terus naik dan tidak mau mengeluarkan produksinya untuk saat ini. Spekulan yang sudah menimbun minyak berharap harga juga terus naik. Sementara negara-negara konsumen minyak, termasuk Indonesia, hanya bisa berharap-harap cemas menunggu turunnya harga.
Merespons kondisi yang serba tidak pasti ini, penting bagi Indonesia untuk mengambil langkah yang tepat untuk jangka panjang. Terlebih, kondisi geopolitik di Timur Tengah dan pelambatan ekonomi AS juga menambah ketidakpastian itu.
Pemerintah sudah mencabut subsidi dan menaikkan harga minyak hingga mendekati 30 persen sebagai langkah pragmatis. Namun, jika harga minyak terus naik, bahkan hingga mencapai USD150 atau USD200 per barel, penggunaan bahan bakar alternatif adalah salah satu solusi yang harus dipercepat
Pro dan kontra mengenai kenaikan harga BBM masih panas dibicarakan di Tanah Air. Meski mendapat tekanan dari berbagai kalangan di dalam negeri, pemerintah tetap ngotot menaikkannya. Alasannya, di tengah kenaikan harga minyak dunia, kenaikan BBM penting untuk menutupi defisit di APBN.
Padahal, kenaikan harga minyak dunia seharusnya memberi rejeki nomplok bagi negara ini. Rejeki nomplok itu berupa windfall profit seperti yang diboyong negara-negara anggota OPEC dari kenaikan harga emas hitam itu. Pemerintah Indonesia seharusnya juga bisa mendapatkan windfall tax dari kontraktor minyak dan gas yang beroperasi di Indonesia.
Lanjutkan membaca “Berharap Rejeki Nomplok Windfall Tax”
Pro dan kontra mengenai kenaikan harga BBM ramai dibicarakan di Tanah Air. Meski mendapat tekanan dari berbagai kalangan di dalam negeri, pemerintah tetap ngotot menaikkannya. Alasannya, di tengah kenaikan harga minyak dunia, kenaikan BBM penting untuk menutupi defisit di APBN.
Alasan lainnya, subsidi BBM yang selama ini dikucurkan hanya dinikmati segelintir kelompok masyarakat kaya. Sehingga, mencabut subsidi dan dialihkan ke subsidi lainnya yang bersifat langsung dianggap langkah yang tepat.
Benarkah asumsi yang diajukan pemerintah itu? Tentu salah! Lanjutkan membaca “Harga BBM Tak Pantas Naik!!!”
Dua Sisi 