Tentang Baik dan Buruk Politik Identitas

Ilustrasi. (Foto: Fajri)

Tulisan ini awalnya adalah pointer yang kusampaikan dalam diskusi dengan seorang kawan. Ia mengajak diskusi tentang politik identitas dan bagaimana posisinya di tengah percaturan demokrasi di Indonesia, sebagai insight sebelum menjadi narasumber di sebuah kampus.

***

Banyak kalangan bilang politik dan demokrasi Indonesia sedang mengalami resesi. Sebenarnya ini fenomena global. Demokrasi sedang merosot di mana-mana. Situasinya diperparah oleh pandemi, di mana banyak transaksi politik atau keputusan kebijakan dilakukan sembunyi-sembunyi, tanpa kontrol publik, karena atensi publik sedang menurun terhadap lembaga-lembaga negara. Krisis politik di Indonesia juga ditandai dengan sikap intoleran pemerintah terhadap perbedaan pendapat. Yang terbaru belum lama ini, seorang pimpinan kelompok relawan pendukung Jokowi yang juga seorang pejabat pemerintah, bersikap ‘fasis’ dengan meminta Presiden menindak mereka yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Pernyataannya itu viral dan menuai caci maki selama beberapa hari.

Lanjutkan membaca “Tentang Baik dan Buruk Politik Identitas”

Demokrasi kita di simpang jalan?

Instagram @fajribn

Demokrasi sedang mengalami resesi, kataku mengutip Larry Diamond dalam sebuah diskusi, 5 Maret 2021. Diskusi digelar secara daring, mengangkat judul “Demokrasi Indonesia di Simpang Jalan?”.

Lanjutkan membaca “Demokrasi kita di simpang jalan?”

Mengapa kita terbelah karena politik?

@fajribn

Jika seseorang bersimpati pada sebuah pilihan politik, dia menjadi terperangkap dalam matriks moralnya. Orang itu melihat konfirmasi narasi besar yang mendukung pilihannya di mana-mana. Maka menjadi sulit —atau mungkin mustahil— bagi kita untuk meyakinkan bahwa dia salah bila beradu argumentasi dengan narasi dari luar matriksnya.

Lanjutkan membaca “Mengapa kita terbelah karena politik?”

Korupsi Politik dan Pemilu

Peluang korupsi semakin tercipta lantaran masih banyaknya celah di dalam sistem pemerintahan, seperti lemahnya sistem perencanaan pembangunan, penganggaran, maupun pengadaan barang dan jasa

Partai politik sejatinya adalah pilar demokrasi. Jika pilar ini tak lagi dipercaya rakyat, maka hal tersebut merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan demokrasi. Menurunnya kepercayaan rakyat terhadap partai politik setidaknya terkonfirmasi lewat survei yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis Februari lalu, di mana hanya 22,4 persen responden yang menilai partai politik memiliki kinerja baik.

Lanjutkan membaca “Korupsi Politik dan Pemilu”

Kepala Daerah, Antara Presiden dan Partai

Sejumlah kepala daerah beberapa waktu lalu turun ke jalanan bersama para demonstran untuk menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Kementerian Dalam Negeri menyebut ada 21 kepala daerah yang dianggap ‘membangkang’ terhadap rencana itu. Pada Sabtu 31 Maret 2012 malam, Presiden SBY kemudian menyinggung soal kesetiaan seluruh jajaran pemerintahan, termasuk pada kepala daerah.

Lanjutkan membaca “Kepala Daerah, Antara Presiden dan Partai”

Demokrasi yang Berlebihan

“Man is born free, and everywhere he is in chains” (Jean-Jacques Rousseau)

Ketika Presiden SBY mengungkapkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 7 Maret lalu di hadapan Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN), sudah dapat diramalkan akan muncul gejolak di masyarakat. Kini penolakan sudah terjadi meluas hingga sejumlah daerah, dan partai-partai politik masih melakukan tarik ulur, terkait postur pada APBN-Perubahan. Lanjutkan membaca “Demokrasi yang Berlebihan”

PAN, Koalisi, dan Tantangan PT

Partai Amanat Nasional (PAN) akan menggelar Rakernas pada 9-11 Desember 2011 di Jakarta. Menjelang dihelatnya momen penting ini, muncul seruan di internal partai untuk melakukan reposisi keanggotaan PAN di dalam koalisi pendukung pemerintah. Pangkalnya adalah kekecewaan terhadap dua anggota koalisi lainnya, Partai Demokrat dan Partai Golkar, mengenai revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Lanjutkan membaca “PAN, Koalisi, dan Tantangan PT”

Berharap komposisi kabinet yang pas

SETELAH Komisi Pemilihan Umum hasil rekapitulasi penghitungan suara menunjukkan pemilihan presiden hanya digelar satu putaran dan dijuarai pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, isu komposisi kabinet menjadi isu yang banyak diperbincangkan.

Dengan hak prerogratif yang dimiliki, presiden terpilih diharapkan dapat memenuhi berbagai aspek, melihat konteks dan kebutuhan bangsa saat ini dalam menentukan para pembantunya. Lanjutkan membaca “Berharap komposisi kabinet yang pas”

KTP, jalan tengah kisruh DPT

PEMILU PILPRES
(Foto: Koran SI)

SEPERTI sudah diduga sebelumnya, kisruh daftar pemilih tetap masih bakal menjadi ganjalan dalam pemilihan presiden. Dua kubu calon presiden, Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto, sama-sama menemukan banyaknya kekacauan di sana-sini.

Tentu itu merupakan langkah yang wajar dilakukan, mengingat yang dipertaruhkan dalam kekacauan ini adalah hak politik warga negara. Tentu arahnya adalah agar hasil yang didapat dari pesta demokrasi adalah benar-benar mengakomodir seluruh suara rakyat. Lanjutkan membaca “KTP, jalan tengah kisruh DPT”

Potret buruk alutsista

Lagi-lagi kita ditunjukkan dengan bukti betapa buruknya alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dengan insiden jatuhnya pesawat Hercules di Magetan, Jawa Timur, pagi tadi.
Semenjak awal tahun hingga saat ini sudah terjadi tiga kasus jatuhnya pesawat milik militer. 6 April lalu, Fokker 27 TNI-AU buatan tahun 1975 jatuh di hanggar Lanud Hussein Sastranegara, Bandung dan menewaskan 23 orang. 11 Mei 2009, sebuah pesawat Hercules jatuh tergelincir saat akan mendarat di Bandara Wamena, Papua. Belum lagi catatan-catatan musibah yang terjadi di tahun-tahun belakangan ini.
Tak lama setelah kejadian, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa kecelakaan tersebut merupakan buntut dari minimnya porsi anggaran bagi alutsista. Saat ini saja porsi anggaran bagi militer hanya memenuhi 40-an persen dari kebutuhan minimalnya. Imbasnya tentu kelaikan menjadi dikorbankan. TNI mau tak mau pun dipaksa untuk terbiasa dengan keterbatasan. Jelas sangat menyedihkan.
Sayangnya kenyataan itu dibantah oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut kecelakaan di Magetan itu bukan akibat dari pemotongan anggaran. Menurut dia, pemerintah hanya memangkas anggaran untuk pengadaan, bukan untuk pemeliharaan.
Anggota Komisi Pertahanan Yuddhy Chrisnandi berpendapat, semestinya pemerintah memenuhi 75 persen dari kebutuhan minimal TNI. Angka yang masih berada di kisaran 40-an persen menunjukkan tidak adanya keberpihakan kebijakan anggaran pemerintah terhadap TNI.
Dengan anggaran yang serbaterbatas, saat ini TNI dipaksa untuk memelihara mesin-mesin perang yang sudah tua, yang semestinya sudah harus dimuseumkan. Tentu yang namanya mesin memiliki ambang batas kemampuan dalam beroperasi, dan jika dipaksa beroperasi akan fatal akibatnya, seperti yang telah banyak terjadi.
Kita memaklumi adanya keterbatasan anggaran dan prioritas anggaran pemerintah untuk sektor yang lebih bisa dirasakan masyarakat banyak. Namun bukan berarti pemerintah bersikap abai dengan kondisi serbaminim pada sektor pertahanan negeri ini.
Harus dicatat, dunia kemiliteran di dunia terus berkembang dan didukung oleh teknologi yang canggih. Kemampuan yang dimiliki militer kita semestinya tidak hanya sekadar ada, namun harus memiliki kapabilitas yang memadai untuk menjaga kedaulatan bangsa. Kita tentu tidak mau negeri ini diremehkan lantaran tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk memproteksi diri, yang bahkan armada tempurnya kalah dibandingkan dengan negeri sekecil Singapura.

Lagi-lagi kita ditunjukkan dengan bukti betapa buruknya alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dengan insiden jatuhnya pesawat Hercules di Magetan, Jawa Timur, pagi tadi.

Semenjak awal tahun hingga saat ini sudah terjadi tiga kasus jatuhnya pesawat milik militer. 6 April lalu, Fokker 27 TNI-AU buatan tahun 1975 jatuh di hanggar Lanud Hussein Sastranegara, Bandung dan menewaskan 23 orang. 11 Mei 2009, sebuah pesawat Hercules jatuh tergelincir saat akan mendarat di Bandara Wamena, Papua. Belum lagi catatan-catatan musibah yang terjadi di tahun-tahun belakangan ini. Lanjutkan membaca “Potret buruk alutsista”

Demokrasi tanpa hati nurani

Anarkisme massa yang menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli di Sumatera Utara dan berujung kematian Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat ini adalah contoh demokrasi tanpa hati nurani. Demonstrasi dijadikan ajang untuk membunuh. Kekerasan masih dijadikan cara untuk memaksakan keinginan. Lanjutkan membaca “Demokrasi tanpa hati nurani”

Sri Mulyani akan dicopot?

Sri Mulyani
Sri Mulyani

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, termasuk keras terhadap kelompok Bakrie. Beberapa waktu lalu, Sri mendesak agar suspensi saham enam perusahaan di grup Bakrie dibuka. Dia juga menentang upaya penyelamatan bisnis Bakrie yang tengah terperosok sangat dalam oleh sejumlah BUMN. Lanjutkan membaca “Sri Mulyani akan dicopot?”

Bakrie vs Wimar Witoelar

Harian Seputar Indonesia pada 20 Oktober memuat tulisan Wimar Witoelar berjudul “Menyelamatkan Bakrie”. Tulisan itu sangat pedas, dan mengungkap adanya keterkaitan bisnis-politik (baca: konspirasi) antara Bakrie-SBY-Kalla. Ada keterkaitan dan saling “membutuhkan” (ketergantungan) di antara ketiganya. Lanjutkan membaca “Bakrie vs Wimar Witoelar”

Budaya Kekerasan yang Beranak Pinak

PRAKTIK kekerasan tak henti-hentinya mengisi ruang pandang anak bangsa. Bukan hanya disebabkan sentimen agama, seperti yang terjadi pada insiden Monas 1 Juni lalu. Kekerasan terjadi karena banyak faktor dan sangat kompleks, dari yang sepele, hingga bermotif agama, ras, yang terkadang dibumbui kepentingan ekonomi dan politik.

Kekerasan sepertinya sudah membudaya di negeri ini. Elizabeth Fuller Collins, peneliti Ohio University untuk kajian Asia Tenggara pernah menyebutkan itu. Kekerasan yang dahulu banyak dilakukan oknum militer dan aparatur negara, kini telah beranak pinak dan banyak dilakukan masyarakat biasa. Lanjutkan membaca “Budaya Kekerasan yang Beranak Pinak”

Anies Baswedan Masuk 100 Intelektual Top Dunia

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan masuk ke dalam 100 intelektual publik teratas versi Foreign Policy.

Dalam situs foreignpolicy.com, Anies yang juga pengamat politik itu dinilai memiliki peran besar dalam pergerakan mahasiswa yang berhasil menggulingkan Soeharto. Lanjutkan membaca “Anies Baswedan Masuk 100 Intelektual Top Dunia”

Saipul Jamil Jadi Balon Wakil Wali Kota

Saipul Jamil, si pedangdut itu, bakal mencalonkan diri menjadi wakil wali kota Serang. Dia bakal diusung PPP. Kata dia, dunia artis dan dunia politik itu tidak jauh berbeda. Sama-sama menghibur masyarakat.

Silakan baca di:

1. http://celebrity.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/04/24/33/103586/saipul-jamil-balon-wakil-wali-kota-serang

2. http://celebrity.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/04/24/33/103594/saipul-jamil-dipinang-karena-taat-agama

3. http://celebrity.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/04/24/33/103605/jika-jadi-wakil-wali-kota-saipul-jamil-tak-akan-cekal-penyanyi

Selanjutnya, silakan Anda menilai sendiri!

Partai Besar, Berkacalah

Besarnya partai politik, banyaknya anggota koalisi, dan kuatnya dukungan dana tak menjamin bakal diraihnya kemenangan. Setidaknya itu terbukti dari dua pemilihan kepala daerah terakhir, di Jawa Barat dan Sumatra Utara.
Lanjutkan membaca “Partai Besar, Berkacalah”

Pak Djoko, Pak Djoko…

Jangan dikira wartawan itu tahu semua. Jangan pula dikira wartawan itu orang yang terus mau belajar dan mencari tahu. Seperti yang terjadi Kamis siang ini.

Seorang kawan editor di kantor yang menggarap laporan wartawan di lapangan bercerita, seorang reporter sebuah televisi swasta berteriak memanggil Kapolri Jenderal Sutanto dengan panggilan “Pak Djoko”. Entah apakah reporter itu tidak tahu jika si Kapolri itu namanya Sutanto. Atau, entah pula apakah si reporter mengira yang dipanggil adalah Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.

“Pak Djoko… Pak Djoko…!” teriak si reporter saat ingin mewawancarai Sutanto.
Lanjutkan membaca “Pak Djoko, Pak Djoko…”

Selamat untuk Ustad Hidayat Nurwahid

Ustad Hidayat Nurwahid

Ustad Hidayat Nurwahid, Ketua MPR yang juga mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi meng-khitbah Diana Abbas Thalib sebagai calon istrinya. Khitbah dilakukan tadi malam, dan bertindak sebagai perwakilan dari pihak laki-laki adalah paman Hidayat, Brigjen Purn Sapto Hudoyo.

Istri pertama Ustad Hidayat, Kastian Indriawati atau biasa dipanggil Umu Ina meninggal dunia 22 Januari lalu. Dia sempat kritis saat dirawat di Jogja International Hospital.

Kabar ini tentu menggembirakan. Sebagai pengagum sosok Ustad Hidayat, saya termasuk yang turut bahagia. Selamat! Semoga menjadi sakinah, mawaddah, dan mendapatkan rahmat-Nya.