SEPERTI sudah diduga sebelumnya, kisruh daftar pemilih tetap masih bakal menjadi ganjalan dalam pemilihan presiden. Dua kubu calon presiden, Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto, sama-sama menemukan banyaknya kekacauan di sana-sini.
Tentu itu merupakan langkah yang wajar dilakukan, mengingat yang dipertaruhkan dalam kekacauan ini adalah hak politik warga negara. Tentu arahnya adalah agar hasil yang didapat dari pesta demokrasi adalah benar-benar mengakomodir seluruh suara rakyat.
Wanti-wanti sudah disampaikan sejak jauh-jauh hari, tatkala kekacauan DPT terjadi saat pemilihan umum legislatif. Masih terjadinya kisruh kali ini menunjukkan KPU tidak berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. KPU pun terkesan menutup-tutupi ketidakbecusannya, semisal dengan tidak mau membuka data seluas-luasnya kepada publik. Hingga H-2 pun KPU belum menyerahkan DPT kepada Bawaslu.
Dua hari lagi pilpres bakal digelar. Mengingat persoalan yang ada tidak kecil, sulit rasanya mempercayai KPU dapat menuntaskannya, karena banyaknya tetek bengek yang harus dikerjakan.
Melihat adanya ketidakberesan ini, KPU harus berani mengambil keputusan cepat dan tepat. Penundaan pemilu bukanlah pilihan yang tepat, mengingat banyaknya ongkos yang harus dikeluarkan dan besarnya potensi kekisruhan sosial yang bakal terjadi.
Namun, desakan agar para pemilih yang tidak terdaftar bisa menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai syarat adalah pilihan tengah yang cukup bijak. Tentu saja dalam hal ini diperlukan pengawasan yang ekstraketat agar tidak muncul adanya pemilih ganda yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Sebagaimana kita tahu, administrasi kependudukan saat ini masih belum tertata dengan baik, karena mudahnya masyarakat memiliki KTP di daerah-daerah yang berbeda.
KPU pun kita harapkan segera membuka DPT versinya, agar publik bisa melihat dengan jelas apakah benar-benar ada persoalan di dalamnya, karena DPT merupakan hak publik yang tidak boleh disembunyikan.
Dalam persoalan ini semua pihak harus bersikap bijak, terutama para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Publik semestinya tidak melihat persoalan ini dalam kacamata siap atau ketidaksiapan para calon presiden dalam menghadapi pemilihan presiden. Kita juga tidak perlu menuduh mentah-mentah kisruh ini adalah kecurangan salah satu pihak untuk memenangkan pemilu. Sebab kekacauan ini, selain merugikan ketiga pasang kandidat, tentu juga merugikan hak-hak rakyat.
Dan jangan lupa, “Vox populi vox Dei: Suara rakyat adalah suara Tuhan”
Dua Sisi 